Hak Pendidikan Bangsa Masih Tetap Ada Selamanya

Indonesia itu negeri yang sangat indah, namun dengan sejuta masalah. Itulah kalimat yang terlontar dari salah satu tokoh berpengaruh di negeri ini, Ridwan Kamil. Namun jika kita pikir-pikir statement itu tidaklah salah. Mulai dari permasalahan Indonesia di sektor energi, sosial, ekonomi, tenaga kerja, dan juga pendidikan yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga timbul banyak variabel masalah yang amat sulit dipertimbangkan dan tak kunjung ditemukan solusinya. Dalam mengusut berbagai macam permasalahan ini, presiden baru kita, bapak Joko Widodo menuangkan kebijakan nawacita sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi, diantaranya ialah tentang pendidikan yaitu tertuang pada poin 5 dan 8, yang berbunyi:

-Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

-Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Namun seberapa efektifkah nilai-nilai ini diimplementasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Terlebih pada daerah 3T (Daerah tertinggal, terdepan dan terbelakang)?

Apakah nilai-nilai tersebut menjadi poin yang paling dibutuhkan untuk Indonesia?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, saya berpikir untuk mengembalikan perkara pendidikan Indonesia kepada falsafahnya itu sendiri, yaitu Tut Wuri Handayani, yang berarti mengikuti anak dari belakang sambil membimbingnya. Dengan demikian mendidik itu berarti memekarkan potensi anak. Hal itu tidak boleh dipaksakan dari luar.

Salah besar bila mengajar dianggap menuangkan air ke dalam bejana (Bertens, 2009). Apakah sistem pendidikan kita sudah kembali kepada jalan yang seharusnya? Dimana pendidikan karakter dan moral itu seharusnya jauh lebih diutamakan daripada pengajaran materi belaka.

Apabila ditinjau dari hal tersebut, nawacita dalam hal pendidikan lebih kearah perwujudan singkat dari perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, namun kurang memerhatikan aspek fundamental pendidikan, yaitu Tut Wuri Handayani. Kenapa system yang harus diperhatikan terlebih dahulu? Tak lain karena dengan sistem (baca: proses) yang baik maka akan dihasilkan output yang baik, dan dengan output masyarakat Indonesia yang baik maka akan terciptalah perwujudan Indonesia hebat, sebagaimana yang di elu-elukan masyarakat kita.

Daerah 3T di Indonesia terhitung sampai tahun 2014 terdata sebanyak 183 daerah yang tersebar dari sabang hingga merauke (Bappenas, 2014). Pastinya jumlah ini tidak sedikit, namun sangat banyak pada kenyataannya. Nawacita hanya berhenti pada bahasan perbaikan advokasi masyarakat marginal dalam meraih pendidikan, serta perbaikan sistem pendidikan karakter dengan revolusi mental. Sayangnya daerah 3T tidak menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan pendidikan merata di seluruh kawasan Indonesia sebagaimana nawacita tersebut. Apa yang terjadi dengan daerah 3T tersebut, sebagiannya ada yang masih tertinggal, sebagiannya ada yang belum mengenal pendidikan itu sendiri, dan ada juga yang sampai merasa bahwa sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat, sehingga cenderung lebih senang dengan negara tetangga (masyarakat perbatasan Malaysia- Indonesia di Kalimantan). Padahal kita tak bisa memungkiri potensi-potensi yang ada di daerah-daerah tersebut, akan menopang negeri kita kedepannya, terlebih dengan SDM-SDM yang berkarakter mulia dan cerdas.

Untungnya sebagian dari masyarakat mulai menyadari perlunya proteksi dan pembukaan akses pendidikan kepada mereka, sebagiannya ada yang tergerak untuk membangun komunitas sosial yang berfokus pada pendidikan didaerah 3T, misalkan Indonesia Mengajar, ada juga yang selalu menyuarakan hak-hak mereka sebagaimana LSM-LSM di Indonesia. Pada akhirnya peran kitalah yang diuji, seberapa bermanfaatkah kita bagi pendidikan bangsa ini?.

Sumber Referensi:

-Bappenas (2014). Daftar 183 Daerah Tertinggal dalam:

http://kawasan.bappenas.go.id/ diakses pada tanggal 25 April 2014.

-Bertens, Kees. 2009. Perspektif Etika Baru. Jakarta: Penerbit Salemba

 

 

Rahmat Arasy

Mahasiswa Teknik Elektro, Universitas Indonesia

Young On Top Depok

  




By : Young On Top Depok

Posted on November 03, 2015 read:185

  • YOT New Edition + T-Shirt

    IDR 149,500




  • rss 
  • youtube 
  • instagram 
  • facebook 
  • twitter