Pesisir Jakarta Kini

Jika kita jeli dalam melihat lingkungan sekitar, kita akan menemukan banyak hal yang dapat kita pelajari. Faktor fisik atau alam yang sudah terjadi karena proses tenaga endogen dan eksogen, maupun pengaruh dari intervensi manusia, merupakan hal yang menarik untuk dipahami. Contohnya adalah teluk yang berada di pesisir Jakarta. Pada Pantai Ancol yang diperuntukkan sebagai kawasan wisata dan Pantai Indah Kapuk yang dijadikan sebagai kawasan konservasi mangrove, mengalami reklamasi yang disebabkan oleh ledakan penduduk di DKI yang terus bertambah. Dari data BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2013 menyebutkan jumlah penduduk sebanyak 1.645.029 dengan kepadatan penduduk sejumlah 11.963,62 jiwa di wilayah tersebut. Faktor utamanya adalah urbanisasi. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan proyek besar di teluk Jakarta bernama NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). NCICD adalah penamaan terakhir untuk proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta setelah sebelumnya bernama Giant Sea Wall dari yang sebelumnya Jakarta Coastal Development Strategies (JCDS) dan sebelumnya lagi dikenal sebagai Jakarta Coastal Defence Strategies (JCDS). NCICD merupakan proyek pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta seluas 5100Ha yang akan dibangun antara lain kawasan industri, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, perumahan, dan infrastruktur transportasi untuk memfasilitisasi 750.000 jiwa hingga 1.000.000 penduduk.
Fakta diatas hanyalah contoh dari beberapa kasusu yang terjadi di indonesia. Dari sekian banyak permasalahan yang mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem pesisir, konflik penggunaan lahan (ruang) peisir, terutama antara kepentingan konservasi dan pembangunan intensif (seperti kawasan pemukiman dan industri), semakin meningkat baik dalam skala luas maupun kompleksitas permasalahan. Konversi status lahan (kawasan) pesisir dari yang semula sebagai kawasan lindung (konservasi) menjadi peruntukkan pembangunan secara intensif semakin menggejala, seperti kasus Pantai Indah Kapuk, di Jakarta, dan beberapa pulau di Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta.  Konflik antar kegiatan pembangunan dalam suatu kawasan pesisir yang dipengaruhi oleh aliran air suatu sistem DAS (Daerah Aliran Sungai) juga semakin bertambah, seperti konflik antara usaha pertambakan dan pabrik bubur kertas (pulp) di DAS Ciujung, Serang.  Padahal kita sudah memiliki Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Dengan demikian, segenap peraturan perundangan tentang penataan ruang tersebut tidak efektif untuk diterapkan di kawasan peisisir.  Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh substansi teknis dari peraturan tersebut yang kurang atau tidak sesuai dengan karakteristik dan dinamika kawasan pesisir, yang memang berbeda dengan ekosistem darat.  Kemungkinan lain adalah karena lemahnya penegakkan hukum dari segenap peraturan dimaksud
Konversi Hutan Angke Kapuk (HAK) menjadi kawasan komersial perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi faktor utama bagi penurunan kualitas lingkungan, sehingga mengakibatkan banyak terjadi konflik pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat sekitar. Permasalahan utama rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah reklamasi, lahan jadi tambak, pertumbuhan rumah penduduk, tempat pembuangan sampah, dan pencemaran air.Kendala utamanya adalah lemahnya penegakkan hukum.
 
  




By : Galih Sang Surya Buana

Posted on December 12, 2015 read:126

  • YOT New Edition + T-Shirt

    IDR 149,500




  • rss 
  • youtube 
  • instagram 
  • facebook 
  • twitter