Pentingnya Sosialisasi Mengenai UU TPKS Dalam Rangka Menyambut Babak Baru Penghapusan Kekerasan Seksual

Sejak UU TPKS (Tindak Pindana Kekerasan Seksual) disahkan April 2022 lalu, organisasi/komunitas aktivis gencar melakukan sosialisasi mengenai isi undang-undang tersebut. Salah satunya adalah Narasi Perempuan yang bekerja sama dengan Perempuan Mahardhika menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Babak Baru Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui UU TPKS” di Hotel Mercure, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mereka menyebutkan bahwa UU TPKS ini, lebih tepatnya UU No. 12 Tahun 2022, adalah hasil dari perjuangan panjang dari kurang lebih 10 tahun yang lalu sampai akhirnya undang-undang ini disahkan dan menjadi payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual. Mereka menilai, walaupun UU TPKS sudah disahkan, kita harus tetap mengawal pelaksanaannya agar perjuangan berat yang telah dilalui tidak berakhir sia-sia.

Seminar yang dibuka oleh Dr. H. Lukman Fadlun S.H., M.H. (Staf Ahli Walikota Banjarmasin) ini menghadirkan berbagai narasumber, yaitu Naimah Fitriyanuarty (UPTD PPA Kalimantan Selatan), Lena Hanifah (Satgas PPKS ULM), Ratna Batara Munti (Asosiasi LBH Apik Indonesia), Mutiara Ika Pratiwi (Perempuan Mahardhika), dan Rizki Anggarini (Narasi Perempuan). Selain itu, acara ini dihadiri oleh berbagai peserta perwakilan kampus, organisasi kepemudaan, dan aktivis pembela hak-hak perempuan.

Banyak terjadi diskusi menarik tentang bagaimana peran dan kedudukan perempuan setelah UU TPKS disahkan. Kita menyadari bahwa jika dulunya korban kekerasan seksual harus melalui proses panjang yang melelahkan, kini dengan UU TPKS maka semuanya menjadi lebih mudah karena undang-undang ini bersudut pandang terhadap korban. Selain itu, UU TPKS juga melindungi buruh perempuan, dimana negara wajib menjamin hak korban untuk tidak kehilangan pekerjaan dan mutasi pekerjaan sesuai dengan Pasal 69 Huruf f.

Kemudian muncul pertanyaan, “Apakah UU TPKS ini hanya diperuntukkan bagi perempuan mengingat korban tidak terbatas pada satu gender?” Perlu kita perhatikan dan baca lagi bahwa UU TPKS ini tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, melainkan seluruh gender yang ada di Indonesia.

Bersama mari berikan dukungan penuh kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat menjalani hidup mereka seperti semula. Bersama mari dorong dan upayakan agar implementasi UU TPKS bisa maksimal digunakan untuk kasus-kasus kekerasan seksual.

Written by Hanna Munaira